SOAL dan JAWABAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1.    Jelaskan apa itu pembangunan daerah? 

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

1.    Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2.    Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

3.    Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)

4.    Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia

2.    Apa masalah pokok pembangunan daerah ?

Masalah pokok pembangunan daerah yakni:

1.    Kebijakan-kebijakan pembangunan berdasar kekhasan daerah

2.    Kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah tersebut

3.    Keterbatasan dalam teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam

4.    Modal yang terbatas

5.    Pesatnya perkembangan penduduk

3.    Jelaskan tujuan utama pembangunan daerah!

Tujuan Utama pembangunan daerah diantaranya adalah :

a.    Mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

b.    Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan

c.    Menciptakan lapangan kerja.

d.    Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

e.    Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

4.    Jelaskan paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah!

Teori pembangunan saat ini dirasa kurang mampu menjelaskan kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.sehingga  perlu adanya perumusan pendekatan alternatif yang didasarkan dari konsep-konsep yang telah ada.

    Kerangka berfikir dalam konsep pembangunan ekonomi daerah lama tersebut adalah :

   1.    Memberi kesempatan kerja

   2.    Basis pembangunan terletak pada sektor ekonomi

  3.  Pengalokasian aset-aset yang didasarkan pada keunggulan kooperatif aset-aset   fisik.

   4.    Sumberdaya pengetahuan didasarkan pada ketersediaan angkatan kerja.

Sedangkan untuk paradigma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan lapangan perkerjaan sesuai dengan kondisi penduduk daerah.pembangunan di prioritaskan pada pada pembangunan lembaga-lembaga ekonomi baru dan pengalokasian aset –aset didasarkan pada keunggulan kompetitif  sesuai dengan kualitas lingkungan serta sumberdaya sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah.

5.    Masihkah penting campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah?

Campur tangan pemerintah masih penting dalam pembangunan daerah dikarenakan Perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dapat terealisasikan apabila adanya pemusatan prencanaan pembangunan dari daerah masing-masing dengan memebentuk pemerinth daerah sendiri dalam membuat perencanaan pembangunan daerah yang diterapkan dalam otonomi daerah. Perencanaan pembangunan daerah dianggap sebagai memperbaiki sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

6.    Jelaskan tahapan perencanaan pembangunan daerah

Tahap dalam Proses Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Menurut Blakely (1989), ada enem tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yakni :

1. Pengumpulan dan Analisis Data

2. Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah

3. Pemilihan Proyek-Proyek Pembanguanan

4. Pembuatan Rencana Tindakan

5. Penentuan Rincian Proyek

6. Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi

7.    Jelaskan empat peran pemerintah dalam pembangunan daerah!

Empat peran pemerintah dalam pembangunan daerah:

1. Entrepreneur
Pemerintah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis bias menguntungkan daerah tersebut dibandingkan jika dikelola oleh swasta.

2. Coordinator
Pemerintah bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator

Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerah, hal ini bisa mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

4.      Stimulator
Pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah dan menjaga agar perusahaan tersebut menetap di sana.

8.    Jelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah!

Menurut Kartasasmita (1996:63), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008:8).

Hoofsteede dalam Khairuddin (1992:125), membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan :

1.   Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.

3.    Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut.